(Jakarta, 23 Desember 2013). Pada tanggal 23 Desember 2013, di kantor Kementerian Kominfo telah berlangsung penandatanganan Keputusan Bersama tentang Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi. Keputusan bersama itu ditanda-tangani oleh Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri BUMN (diwakili oleh pejabat Eselon I Kementerian BUMN) serta disaksikan oleh Ketua KPK. Adapun pertimbangan utama dikeluarkannya keputusan ini adalah, bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, maka dipandang perlu untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan kampanye anti korupsi, sehingga untuk itu, perlu ditetapkan adanya keputusan bersama oleh beberapa menteri terkait seperti tersebut di atas.
Keputusan bersama tersebut isinya adalah sebagai berikut:
- Melaksanakan kampanye anti korupsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menetapkan rencana aksi kampanye anti korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Lampiran dari keputusan bersama ini, yang berupa rincian kegiatannya adalah sebagai berikut:
| No. | Aksi | Ukuran Keberhasilan | Penyelenggara |
| 1. | Sosialisasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi untuk Pemerintah Daerah
| Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi untuk Pemerintah Provinsi | Kementerian Kominfo |
| 2. | Kampanye Anti Korupsi yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Daerah Pilot Project
|
|
|
| 3. | Kampanye Anti Korupsi di Sektor Pelayanan Publik |
|
|
| 4. | Pelatihan Trainers (TOT) Kampanye Anti Korupsi
| Terlaksananya Training of Trainers (ToT) Kampanye Anti Korupsi untuk Humas di K/L, serta Dinas Kominfo dan Humas di tingkat Pemda Provinsi | Kementerian Kominfo |
| 5. | Kampanye Anti Korupsi dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintahan
| Terlaksananya Kampanye Anti Korupsi di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) | Kementerian PAN dan RB |
Menteri Kominfo Tifatul Sembiring dalam sambutannya mengatakan; " Memasuki periode ke-2 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah semakin intensif menjalankan aksi-aksi anti korupsi. Hal ini tercermin sejak keluarnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Tahun 2011, yang dilanjutkan dengan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Selanjutnya, tahun 2013 ini juga dilaksanakan aksi PPK, sebagaimana telah dimuat dalam Inpres No. 1 Tahun 2013 yang melanjutkan aksi-aksi PPK yang telah direalisasikan di tahun-tahun sebelumnya, dengan mengacu pada Strategi Nasional PPK yang dikeluarkan pada 28 Mei 2012 ."
Lebih lanjut disampaikan oleh Menteri Kominfo, bahwa keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya bergantung pada pencapaian pelaksanaan aksi-aksi yang dikembangkan berdasarkan keenam strategi ( Pencegahan, Penegakan Hukum, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor, Pendidikan dan Budaya Antikorupsi, serta Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi ). Menurutnya: " Pada prinsipnya keenam strategi ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dilaksanakan secara terintegrasi. Selain itu, dalam pelaksanaan aksi-aksi dalam setiap fokus strategi harus diwujudkan sinergitas program yang dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah . "
-----------------
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo (Gatot S. DewaBroto, HP: 0811898504, Twitter: @gsdewabroto, Email: gatot_b@postel.go.id, Tel/Fax: 021.3504024).
