Sesditjen: Transparansi Adalah Wujud Pertanggungjawaban Publik

Sesditjen SDPPI R. Susanto membuka kegiatan Rekonsilasi Simak BMN dan SAIBA serta penyusunan laporan BMN Semester II Tahun 2019 di The Mirah Hotel Bogor, Kamis (5/12/2019).

Bogor (SDPPI) – Semua kegiatan pemerintah harus dilakukan secara kredibel dan transparan. Hal itu merupakan wujud pertanggungjawaban kepada kepada publik sebagai sumber APBN dari pajak dan non pajak masyarakat.

“Ini adalah suatu kewajiban setiap bendahara, jadi pertanggungjawaban tidak hanya fisik berbentuk dokumen, tapi juga angka pencatatan asset yang ada, “Suatu saat ini menjadi dokumen yang dapat dilihat oleh publik,ucap Sesditjen SDPPI R Susanto dalam sambutannya pada kegiatan Rekonsiliasi Simak BMN dan SAIBA serta penyusunan laporan BMN Semester II Tahun 2019 di The Mirah Hotel Bogor, Kamis (5/12/2019).

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) menggelar kegiatan tersebut untuk melakukan pemusnahan dan penghapusan, penggunaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) serta Penyimpanan Dokumen Kepemilikan BMN.

Susanto menegaskan aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA diciptakan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangan serta barang milik negara (BMN). “Teman-teman perlu melakukan penyesuaian berkaitan dengan memanfaatkan aplikasi sebagai bagian upaya kita untuk mempermudah proses pencatatan BMN kita secara akurat dan benar,jelasnya.

Hal tersebut, lanjutnya, memerlukan cek dan ricek mengatasi ketidaktauan atau kekurangpahaman menyusun laporan SIMAK. Pengaruhnya cukup besar, karena bisa mengakibatkan ketidaksesiakan biaya yang dikeluarkan dengan nilai aset yang ditambahkan.

Sesditjen mengimbau agar asset yang sudah tidak terlalu efektif, secara cermat dihapuskan, agar tidak mengganggu operasional, khususnya bagi UPT yang kerja utamanya mayoritas di lapangan.

Rekonsiliasi Simak BMN dan SAIBA serta penyusunan laporan BMN Semester II Tahun 2019 Ditjen SDPPI ini menampilkan narasumber Nur Abdul Harris dan Cahyo dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Turut hadir Kabag Umum dan Kepegawaian Hasyim Fiater dan petugas SIMAK BMN dari kantor pusat dan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Ditjen SDPPI Kemkominfo.

Sumber/ foto : Fandi R (Setditjen)

Banner `Contact Center`
Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `eKinerja`
Banner `SDPPI Maps`