Bogor (SDPPI) - Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Setditjen SDPPI) Kemkominfo menyelenggarakan Rapat Hasil Analisis Data Survei Pelayanan Publik SDPPI Tahun 2019. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan.

Rapat yang berlangsung di Kampus IPB Baranangsiang, Jumat (13/9/2019), dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan Aryo Pamoragung. Kegiatan ini diikuti pejabat serta staf terkait dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Ditjen SDPPI.

Dalam sambutannya, Aryo mengatakan bahwa survei pelayanan publik ini penting untuk mengetahui kualitas pelayanan publik Ditjen SDPPI. Survei juga masuk ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen SDPPI Tahun 2019 dan nantinya formulasi untuk survei ini akan mengalami perubahan di 2020 dengan melibatkan beberapa unit pelaksana teknis (UPT).

Erfina, narasumber dari LPPM-IPB, pada paparannya menyampaikan hasil survei IKM dan IIPP, baik internal SDPPI maupun eksternal yang telah dilakukan di wilayah DKI, Banten, Jabar, DIY, Jateng dan Jatim. Survei yang dilakukan yaitu perizinan spektrum frekuensi radio, sertifikat operator radio, serta standardisasi dan pengujian alat dan perangkat telekomunikasi.

Sedangkan unsur-unsur yang dinilai dalam penetapan IKM itu antara lain persyaratan, sistem prosedur, waktu, produk, kompetensi pelaksana, pengaduan saran masukan, keterandalan sistem, serta biaya.

Dari nilai IKM tersebut, bisa diketahui unsur mana yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga penyamaan persepsi dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan dan menjadi masukan bagi penyelenggara pelayanan publik SDPPI.

(sumber/foto: Nita/Rastana)