Tingkatkan komitmen Transparansi Pelayanan Publik, Ditjen SDPPI Gelar Forum Konsultasi Publik

Tingkatkan komitmen Transparansi Pelayanan Publik, Ditjen SDPPI Gelar Forum Konsultasi Publik

Medan (SDPPI) – Memiliki Pelayanan Publik di bidang Spektrum Frekuensi Radio, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) berkomitmen adanya transparansi dalam layanan publik yang diberikan.

Kegiatan bertajuk Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio yang diselenggarakan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya bertujuan meningkatkan pelayanan publik serta sejalan dengan amanat regulasi terkait Pelayananan Publik, diantaranya UU nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014.

“Instansi pemerintah wajib melakukan konsultasi publik terkait pelayanan publik. Kita mau adanya transparansi dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen SDPPI” Ucap Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko dalam sambutannya, Rabu (22/5/2024).

Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa perlunya edukasi kepada masyarakat terkait perizinan dan standar pelayanan spektrum frekuensi radio agar masyarakat menggunakan spektrum frekuensi radio yang baik dan benar. “Karena ini menyangkut keselamatan manusia dan negara, kita perlu lakukan yang terbaik agar tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi,” sambungnya.

Kegiatan yang bertempat di Hotel Grand City Hall Medan diawali dengan Public Campaign penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 Direktorat Operasi Sumber Daya, dimana tujuan dari SMAP yaitu untuk meminimalisir ekonomi biaya tinggi, lingkungan pelayanan perizinan yang jujur dan transparan, menghindari mitra dari resiko penindakan hukum atas pelanggaran penyuapan serta meningkatkan kepercayaan atas pelayanan perizinan.

Hadir sebagai salah satu narasumber Ketua Tim Kerja PPZI Fidyah Ernawati yang menjelaskan Penerapan Standar Pelayanan Di Lingkup Instansi Pemerintah. Ia mengatakan bahwa terdapat kewajiban dalam standar pelayanan, salah satunya adalah mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam menyusun, memantau dan mengevaluasi standar pelayanan.

“Terdapat beberapa kanal untuk pengaduan masyarakat seperti kominfo.lapor.go.id, postel.go.id, contact center 159, whatsapp pelayanan, customer service loket pelayanan Ditjen SDPPI, aplikasi Adeya, sosial media, kotak saran, QR Code, dan pengiriman pos. Selain itu masyarakat juga dapat menghubungi 35 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Acara yang dihadiri oleh Kepala UPT Medan Latuse, Tim RB Kementerian Kominfo Randy Dwi Pranataputra, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku instansi terkait, Telkomsel, Indosat, SKK Migas sebagai pelaku usaha, PRSSNI Sumut-Aceh, serta praktisi/akademis, diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Standar Pelayanan SFR.

(Sumber/Foto: Yunita/Aldelia/Intan, Setditjen)

Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `SDPPI Digital Assitant`
Banner `SDPPI Maps`
Banner `IFaS-Fest 2024`