Jakarta (SDPPI) – Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo berhasil mendapatkan Anugerah Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Apresiasi ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Kemkominfo dalam pelayanan perizinan frekuensi radio dan sertifikasi operator radio. ”Semua ini tidak bisa diraih tanpa dukungan dari seluruh elemen di Ditjen SDPPI, jadi sebenarnya ini merupakan penghargaan untuk Ditjen SDPPI atas kerja keras membuat wilayah bebas dari korupsi,” kata Direktur Operasi Sumber Daya Dwi Handoko seusai acara, Selasa (10/12/2019), di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta.
Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI adalah satker yang mengelola pelayanan publik terkait Perizinan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Sertifikasi Operator Radio (SOR), jumlah perizinan yang ditangani berkisar 450.000 Izin Stasiun Radio (ISR) per tahun dan 10.000 Sertifikat Operator Radio (SOR) per tahun, dengan rata-rata perolehan PNBP pertahunnya mencapai Rp 16 Trilyun.
Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI adalah salah satu satker yang ditunjuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi pilot project Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Kominfo.
Berbagai upaya dilakukan Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI dalam rangka meningkatkan pelayanan public dari tahun ke tahun, antara lain peningkatan inovasi pelayanan berupa pembayaran BHP SFR secara Host to Host, E-licensing, tanda tangan digital pada ISR, pelayanan Perizinan ISR dan SOR Satu Hari (One Day Service), Ujian Negara Sertifikat Operator Radio berbasis computer (CAT) serta Sertifikat Operator Radio Elektronik (e-IAR).
Sementara itu, kepada jajarannya, Dirjen SDPPI Kemkominfo Ismail mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya unit yang terlibat dalam kerja keras memperoleh anugerah tersebut.
“Saya tahu, banyak sekali pihak yang terlibat dan bekerja sama, Direktorat Operasi, Setditjen, Direktorat Pengendalian, Direktorat Standardisasi dan Balmon, serta seluruh satker yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dapat kita implementasikan secara berkesinambungan,” kata Ismail.
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin hadir langsung menyerahkan Anugerah Zona Integritas penghargaan kepada 16 pimpinan kementerian/lembaga/pemda yang berhasil membangun Zona Integritas secara massif, sehingga mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo berpesan pembangunan Zona Integritas ini dijadikan sebagai cara membangun budaya kerja birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan berkualitas. “Pembangunan Zona Integritas bertujuan membangun program reformasi birokrasi serta percontohan pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit WBK dan WBBM,” kata Tjahjo Kumolo.
Kementerian PANRB membagikan penghargaan kepada 506 unit kerja dari 63 intansi pemerintah yang berhasil membangun Zona Integritas. Selain Kemkominfo, tercatat sejumlah instansi menerima penghargaan serupa, antara lain Kejaksaan Agung RI (55 Unit Kerja), Mahkamah Agung (62), Kementerian Keuangan (149), dan Kementerian Hukum dan HAM (43).
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang memenuhi sebagian besar kelima program pada WBK di atas ditambah dengan program penguatan kualitas pelayanan publik.
Sumber/ Foto : Fandi R,Yunita (Setditjen) / Menpan
