| Siaran Pers

Depkominfo Menyesalkan Upaya Pemblokiran Sepihak Oleh Pemda DKI Terhadap Fasilitas Pemancar Transmisi Trial Televisi Digital

Siaran Pers No. 43/DJPT.1/KOMINFO/4/2007

Sesuai dengan laporan dari TVRI, pada tanggal 29 Maret 2007, telah terjadi upaya sepihak yang dilakukan oleh Tim Penertiban yang mengatas namakan instansi Dinas Perhubungan DKI Jakarta (berdasarkan surat tugas yang ditunjukkannya) yang memerintahkan pihak TVRI (yang secara kebetulan dipakai untuk penempatan perangkat uji coba untuk televisi siar...

Panggilan Susulan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi (Premium Call, Jaringan Tetap Tertutup, Trunking, Packet Switch dan TV Berbayar) Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi

Siaran Pers No. 42/DJPT.1/KOMINFO/4/2007

Sesuai siaran pers Ditjen Postel terdahulu No. 36/DJPT.1/KOMINFO/3/2007 tentang Panggilan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi tertanggal 26 Maret 2007, operator yang belum memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi berjumlah 81 penyelenggara jasa...

Peringatan Bagi Beberapa Operator Telekomunikasi Yang Tidak Mengirimkan Laporan Tahunan Kinerja Operasinya

Siaran Pers No. 41/DJPT.1/KOMINFO/4/2007

Setelah dilakukan evaluasi secara rutin oleh Ditjen Postel terhadap 141 perusahaan telekomunikasi nasional yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan telekomunikasi ISP (posisi sampai dengan bulan Desember 2006), terdapat 5 (lima) perusahaan yang sampai dengan saat ini belum mengirimkan laporan kinerja operasi yang sedianya wajib diserahkan set...

Konsepsi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (USO)

Siaran Pers No. 40/DJPT.1/KOMINFO/4/2007

Siaran Pers Ditjen Postel No. 39/DJPT.1/KOMINFO/3/2007 tertanggal 30 Maret 2007 tentang Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menkominfo Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal menyebutkan di antaranya, bahwa sesuai dengan Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi , maka BTIP (Balai T...

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menkominfo Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal

Siaran Pers No. 39/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Sesuai dengan rencana, dalam waktu dekat ini Ditjen Postel akan segera menggelar tender penyediaan kewajiban pelayanan universal. Setelah secara beruntun BTIP (Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yaitu sebagai instansi khusus UPT Ditjen Postel yang mempunyai tanggungjawab sebagai pengelola penyediaan kontribusi pelayanan universal tel...

Percepatan Proses ISR (Izin Stasiun Radio) Untuk Perizinan Satelit Bagi Stasiun Angkasa dan Stasiun Bumi

Siaran Pers No. 38/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Ditjen Postel pada tanggal 28 Maret 2007 ini akan mengirimkan surat pada para sejumlah pengguna satelit. Pada intinya surat tersebut menyebutkan, bahwa para pengguna satelit (khususnya satelit asing) diminta untuk segera mengajukan permohonan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk Stasiun Angkasa atau Stasiun Bumi dengan ketentuan sebagai berikut: Sta...

Kewaspadaan Publik Terhadap Penyalah Gunaan Nama-Nama Beberapa Pejabat Ditjen Postel Untuk Tujuan Penipuan

Siaran Pers No. 37/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Beberapa hari terakhir ini, Ditjen Postel telah memperoleh laporan dari beberapa anggota masyarakat yang menyampaikan informasi tentang adanya sejumlah pihak yang mengatas namakan beberapa pejabat tinggi Ditjen Postel, yang meminta kontribusi finansial kepada beberapa perusahaan/penyelenggara telekomunikasi tertentu yang jumlahnya hingga puluhan...

Panggilan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi

Siaran Pers No. 36/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PP No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 22/PER/M.KOMINFO/10/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dari Punguta...

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation

Siaran Pers No. 35/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

Searah dengan sedang berlangsungnya finalisasi akhir menjelang pelaksanaan lelang penyediaan fasilitas telekomunikasi pedesaan, pada tanggal 28 Pebruari 2007 yang lalu Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil telah menerbitkan Peraturan Menkominfo No. 05/PER/M.KOMINFO/2/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dar...

Rencana Pembahasan Masalah Pengembangan Telekomunikasi Pedesaan dan Masalah Daya Dukung Sektor Telekomunikasi Dalam Penanganan Bencana Alam Pada Pertemuan Study Group-2 dan Workshop ITU di Bandung

Siaran Pers No. 34/DJPT.1/KOMINFO/3/2007

International Telecommunication Union (ITU) bekerjasama dengan Ditjen Postel akan menyelenggarakanStudy Group - 2 dan Workshop ITU - D yang akan diadakan pada tanggal 26-30 Maret 2007 di R& D Centre, PT. Telkom, Jl. Gegerkalong Hilir 47, Bandung. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, agenda pembahasannya adalah sebagai berikut : SG on Questio...

Siaran Pers

Depkominfo Menyesalkan Upaya Pemblokiran Sepihak Oleh Pemda DKI Terhadap Fasilitas Pemancar Transmisi Trial Televisi Digital

Panggilan Susulan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi (Premium Call, Jaringan Tetap Tertutup, Trunking, Packet Switch dan TV Berbayar) Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi

Peringatan Bagi Beberapa Operator Telekomunikasi Yang Tidak Mengirimkan Laporan Tahunan Kinerja Operasinya

Konsepsi Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (USO)

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menkominfo Tentang Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal

Percepatan Proses ISR (Izin Stasiun Radio) Untuk Perizinan Satelit Bagi Stasiun Angkasa dan Stasiun Bumi

Kewaspadaan Publik Terhadap Penyalah Gunaan Nama-Nama Beberapa Pejabat Ditjen Postel Untuk Tujuan Penipuan

Panggilan Bagi Sejumlah Penyelenggara Telekomunikasi Yang Belum Memenuhi Kewajiban Pembayaran BHP (Biaya Hak Penyelenggaraan) Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi / Universal Service Obligation

Rencana Pembahasan Masalah Pengembangan Telekomunikasi Pedesaan dan Masalah Daya Dukung Sektor Telekomunikasi Dalam Penanganan Bencana Alam Pada Pertemuan Study Group-2 dan Workshop ITU di Bandung

Kontak Ditjen SDPPI

Loket Pelayanan Publik SDPPI

Pusat Layanan

Tautan Terkait

Follow Us