Sebanyak 37 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI se-Indonesia diwakili petugas yang RKA/KL mengikuti Asistensi dan Finalisasi RKA-KL bertempat di LPP convention Hotel, Yogyakarta (27/8). Kepala Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program (Kabag PPP), Fidyah Ernawati mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Anggaran Tahun 2016 terdapat penambahan anggaran untuk belanja gaji pegawai (001); adanya pergeseran anggaran untuk belanja operasional perkantoran (002), namun untuk penambahan anggaran tidak dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran RM, ditambahkan pula bahwa terdapat pergeseran anggaran pada belanja barang di Tupoksi (SBK) dan anggaran pada belanja modal, “terkait dengan belanja modal agar pelaksanaan belanja modal harus memperhatikan peraturan pengadaan Barang/Jasa dan kesiapan serta kemampuan pengadaan Barang/Jasa di setiap Satker, sehingga dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan,” tegas Fidyah Ernawati.

Penyusunan RKA-KL Tahun Angaran 2016 yang dilaksanakan di Jogyakarta tersebut mengadopsi aplikasi RKAKL terbaru ver.12 dimana terdapat terdapat Output Tupoksi (SBK), sehingga input anggaran Tupopksi (SBK) dapat langsung dilakukan pada aplikasi RKAKL dengan melakukan penyesuaian jumlah kegiatan yang direncanakan, “perlu dicatat bahwa tidak diperbolehkan untuk merubah satuan indeks SBK yang telah ditetapkan” ungkap Kasubag Penyusunan Program, Walujo Pambudi.

Dalam kerangka perencanaan anggaran selain SBK berfungsi sebagai estimasi, juga berperan sebagai harga tertinggi, referensi penyusunan prakiraan maju, bahan perhitungan pagu indikatif TA 2017 dansebagai referensi penyusunan SBK untuk output sejenis pada K/L yang berbeda. Untuk mendalami pemahaman dalam penyusunan anggaran Tahun 2016 dihadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan pendampingan aplikasi RKAKL ver.12.

(sumber/foto : Setditjen SDPPI)