Padang (SDPPI) – Selaras dengan komitmen pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Ditjen SDPPI, Direktorat Operasi Sumber Daya melaksanakan Sharing Session dan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Balai Monitor SFR Kelas II Padang. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Balmon SFR Kelas II Padang, M.Helmi, dengan narasumber Tim dari Direktorat Operasi Sumber Daya, Ditjen SDPPI, Jum'at (16/02/2024).
Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dan Zona Integritas, Fidyah Ernawati menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. “Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai role model Pembangunan ZI ingin mendorong seluruh UPT di lingkungan Ditjen SDPPI, termasuk UPT Padang, untuk mengukuhkan komitmen dan melanjutkan Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)”.
Pembangunan ZI tidak hanya berkutat soal pelayanan ke luar saja, tetapi juga dari pembangunan SDM, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan pengawasan termasuk terhadap pengelolaan anggaran, dan masih banyak lagi. “Dengan kata lain Zona Integritas “memaksa” kita untuk berubah menjadi lebih baik secara keseluruhan di level organisasi,”lanjut Fidyah Ernawati.
Balmon SFR Kelas II Padang diharapkan dapat mengikuti jejak 6 UPT Ditjen SDPPI lain yang sudah lolos tahapan Evaluasi Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kominfo dan diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) di KemenPAN RB pada tahun 2023.
Pada kegiatan ini juga mulai diperkenalkan sistem integrasi data layanan asistensi, konsultasi dan pengaduan di Balmon atau Loka Monitor SFR Ditjen SDPPI. Sistem ini bekerja layaknya sebuah dashboard terpusat yang dapat mengkoordinasikan pengelolaan pertanyaan ataupun penyelesaian aduan layanan Ditjen SDPPI dari pengguna layanan di seluruh wilayah operasional 35 UPT SDPPI. Sistem yang akan beroperasi penuh pada Maret 2024 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional layanan guna perbaikan layanan publik yang lebih responsif dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif.
(Sumber /Foto : Sang Ayu Putu / Farhan Fauzan, Direktorat Operasi Sumber Daya)
