1. Besok pagi pada tanggal 27 September 2006, segenap komunitas pos dan telekomunikasi akan mempertingati Hari Bhakti Postel ke-61 dengan tema "Postel Peduli Masyarakat". Menyongsong peringatan Hari Bhakti Postel ini, berbagai acara telah dilaksanakan seperti bakti sosial, lomba karya foto bagi para wartawan, talk- show , pertandingan berbagai cabang olahraga yang melibatkan seluruh jajaran Ditjen Postel dan para penyelenggara pos dan telekomunikasi, fun-gathering seluruh komunitas pos dan telekomunikasi di TMII, renungan suci malam menjelang tanggal 27 September 2006 dan puncak acaranya kegiatan upacara yang pelaksanaannya dipusatkan di Bandung pada tanggal 27 September 2006. Upacara tersebut menurut rencana akan dipimpin oleh Sekjen Departemen Komunikasi dan Informatika Ashwin Sasongko selaku inspektur upacara (mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil yang berhalangan hadir karena adanya kegiatan kenegaraan yang lain). Akan turut hadir dalam upcara tersebut antara lain adalah Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskiandar beserta jajarannya, para Direktur Utama Penyelenggara Pos dan Telekomunikasi, para sesepuh dan veteran pejuang komunitas pos dan telekomunikasi serta sejumlah pejabat lain yang pernah dan turut andil dalam pasang surutnya perkembangan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-61 ini juga dilaksanakan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel yang ada di seluruh Indonesia, dan juga oleh seluruh penyelenggara pos dan telekomunikasi.
2. Pemilihan tema "Postel Peduli Masyarakat" ini dimaksudkan agar seluruh jajaran dan penyelenggara pos dan telekomunikasi dituntut untuk lebih peduli terhadap rangkaian kejadian atau bencana alam yang akhir-akhir ini cukup banyak menimpa berbagai kalangan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia, khususnya mulai dari sejak tragedi tsunami di Aceh dan Nias, tragedi kelaparan massal di Yahukimo – Papua, gempa bumi di DIY dan sebagian Jawa Tengah, banjir lava di lereng Gunung Merapi, banjir bandang di Sinjai – Sulawesi Selatan, banjir lumpur panas di Porong –Sidoharjo, gempa bumi dan tsunami di Pangandaran dan sekitarnya serta berbagai musibah nasional lainnya. Dengan kata lain, sesibuk dan sekeras apapun persaingan bisnis pos dan telekomunikasi antar penyelenggara satu sama lain yang kadang cukup ekstrem tidak boleh mengesampingkan kepekaan dan kepeduiliaan sosial. Bagaimana tingginya komitmen sosial para penyelenggara pos dan telekomunikasi, khususnya dari komunitas telekomunikasi, dalam memobilisasi sumber finansial dan logistiknya untuk para korban bencana alam menunjukan, bahwa tema "Postel Peduli Masyarakat" bukan semata-mata slogan, tetapi bukti konkretnya telah dan masih dapat diketahui secara fisik.
3. Memang disadari bahwa pelayanan di bidang pos dan telekomunikasi yang selama ini diberikan, baik oleh pemerintah maupun komunitas postel, belum optimal dan belum dapat memuaskan seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan sumber daya yang ada, baik dijajaran pemerintahan terkait maupun dikalangan komunitas usaha postel. Namun demikian, pemerintah bersama segenap komunitas postel, tetap berupaya secara intensif untuk terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Realisasi dari upaya tersebut, tentu saja tidak dapat diwujudkan dalam sekejap mata, tetapi butuh waktu dan proses yang harus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan.
4. Terkait dengan kondisi perkembangan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, dalam Siaran Pers ini diungkap beberapa hal penting yang perlu dicatat, yaitu diawali dengan perkembangan masalah penyelenggaraan pos. PT Pos Indonesia dan Jasa Kurir Swasta harus melayani komunikasi via jasa perposan bagi semua penduduk di seluruh Indonesia dengan luas wilayah sekitar 5.000.000 Km2 yang terdiri dari 17.508 pulau dengan luas daratan ± 2.000.000 Km2 yang terjangkau ± 35.000.000 titik antar. Dengan total 3.551 Kantor pos (BUMN) dan 709 Kantor Pusat (Perusahaan Jasa Titipan). Kelebihan sarana dan prasarana komunikasi perposan adalah pembangunannya relatif mudah, murah dan dalam waktu singkat dibandingkan sarana komunikasi lainnya. Namun demikian, searah dengan perkembangan globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta didukung kemajuan transportasi yang sangat pesat dewasa ini mengakibatkan munculnya jasa-jasa pelayanan baru sehingga paradigma lama penyelenggaraan jasa pos perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan bisnis Perposan nasional/internasional, utamanya yang diatur dalam UU Nomor 6 tahun 1984 tentang Pos dipandang sudah tidak memadai lagi karena itu harus segera direvisi.
5. Pertimbangan dirubahnya UU No.6 tahun 1984 adalah sebagai berikut :
   
   
   
   1. Perkembangan teknologi informasi (inovasi layanan baru seperti hibrid mail, surat elektronik, wesel elektronik, track and trace), globalisasi, transparansi, pemberian kesempatan yang kepada swasta (dalam RUU pos tersebut kesempatan diberikan secara berimbang), keterbukaan dalam kebijakan pos, perubahan ipoleksosbud serta dinamika otonomi daerah.
   2. Perubahan sosial politik, ekonomi dan budaya menuntut adanya transportasi, desentralisasi, kompetisi dalam penyelenggaraan, tersedianya layanan pos lebih efisien, adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
   3. UU No.6 tahun 1984 beserta perangkat perundangan turunnya banyak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, antara lain karena banyaknya perkembangan yang baru yang tidak terbayangkan sebelumnya juga masih ‘terlalu berpihak" kepada penyelenggara BUMN dan kurang mengakomondasikan pengaturan bagi operator pos swasta.
6. Bahwasanya sektor pos masih tetap diharapkan memegang peranan cukup penting di saat jasa substitusinya dari sektor telekomunikasi semakin jauh meninggalkan kepesatannya, maka baik PT Pos dan Perusahaan Jasa Kurir harus lebih bergerak pada lingkup strategi bisnis di bidang logistik dan distribusi yang lebih komprehensif. Pencapaian strategi tersebut hanya dapat direalisasikan jika didukung dengan SDM yang kualified, kreativitas inovasi berbasis tehnologi yang handal dan dukungan regulasi yang kondusif dan representatif.
7. Khusus untuk bidang telekomunikasi, beberapa catatan penting adalah di antaranya realita, bahwasanya di tengah-tengah ketat dan pesatnya persaingan penyelenggaraan telekomunikasi, beruntunglah Indonesia yang dikaruniai besarnya populasi penduduk dan luasnya wilayah kepulauan sehingga potensi layanan Televisi Berbayar (Pay TV), khususnya via satelit di Indonesia ini dapat dikatakan sangat menjanjikan di masa-masa mendatang. Indonesia memiliki jumlah total rumah tangga sebanyak 57 juta pada tahun 2005 dengan penetrasi televisi terhadap total rumah tangga adalah sebesar 53%. Sedangkan, saat ini aggregat total pelanggan pay TV di Indonesia baru mencapai 256 ribu atau hanya sebesar 1% dari total pemilik televisi rumah tangga. Masih besarnya potensi pasar pay TV di Indonesia juga terlihat dari total pendapatan industri pay TV . Indonesia berada di urutan ke-13 dari total pendapatan industri Pay TV tahun 2005 se-Asia Pasifik dengan nilai US$ 68 juta. Oleh karena itu, Indonesia memang menjadi incaran bagi pelaku usaha penyedia pay TV untuk dapat masuk ke pasar Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Asia Pacific Pay TV and Broadband Markets 2006 yang diterbitkan oleh Medi a Partners Asia (MPA), penetrasi pay TV di Indonesia masih sangat rendah dan hanya mencapai 0,8% pada tahun 2005.
8. Demikian tingginya potensi pasar Indonesia dalam bisnis Pay TV ini mendorong cukup banyak investor asing untuk menginvestasikan usahanya di bidang Pay TV di Indonesia. Pemerintah sendiri pada dasarnya cukup welcome terhadap kehadiran pemain-pemain baru di bidang Pat TV ini dengan suatu catatan, bahwasanya ketentuan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan keputusan final yang tidak dapat dganggu gugat. Keberanian pemerintah untuk mendorong kehadiran investasi Pay TV ini selain didasarkan karena semakin terbatasnya ketersediaan kanal-kanal frekuensi radio untuk penyelenggaraan siaran radio dan televisi, khususnya di kota-kota besar, juga memungkinkan adanya alternatif pilihan yang lebih beragam seperti saat ini yang mulai dirasakan oleh masyarakat, sehingga konsekuensinya berujung pada persaingan kualitas layanan dan bahkan juga kompetisi dalam penayangan konten siaran yang bernuansa lokal serta tarif layanan yang cenderung semakin murah.
9. Isyu lain di bidang telekomunikasi adalah tentang kompetisi antar penyelenggara telekomunikasi dalam saling berlomba untuk segera menyediakan layanan 3G. Para penyelenggara telekomunikasi seluler memandang, bahwa era 3G pada dasarnya membutuhkan layanan yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2G (termasuk GPRS dan EDGE) dan bukan semata-mataan sich masalah penerapan tehnologinya. Sejauh ini para penyelenggara layanan 3G sedang melakukan berbagai persiapan yang dipandang sesuai dengan jenis industri, situasi pasar dan regulasi yang ada. Upaya persiapan ini diarahkan agar kehadiran layanan 3G dapat membawa manfaat dan meningkatkan agregasi pertumbuhan pada kondisi industri yang konvergen. Esensi persiapan ini pada`hakekatnya berupa tahap komunikasi atau edukasi publik dalam bentuk konsolidasi internal, kepada publik baik dalam bentuk 3G Trial, program sosialisasi untuk kalangan wartawan terkait maupun seminar. Program-program edukasi pada publik yang terus kini sedang dimobilisasi oleh sebagian besar penyelenggara 3G ini searah dengan salah satu program utama penekanan Ditjen Postel, bahwa publik harus lebih diajak berperan serta secara integratif bagi pengembangan telekomunikasi, yaitu dengan tujuan, bahwa kehadiran layanan telekomunikasi dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi berikutnya tidak semata-mata menempatkan masyarakat sebagai konsumen semata, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sebagai centre of excellence karena kecerdasan dan kekritisannya.

Kepala Bagian Umum dan Humas,

Gatot S. Dewa`Broto

HP: 0811898504

E-mail: gatot_b@postel.go.id