Bogor (SDPPI)- Pemerintah menjalankan program pembangunan infrastruktur digital di 12.508 desa tertinggal. Ditargetkan, dalam dua tahun ke depan, program ini bisa diselesaikan.

"Program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada saudara-saudara kita di pedesaan, khususnya yang 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Bisa mendukung aktivitas perekonomian, ilmu pengetahuan dan banyak hal," papar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama wartawan, Kamis (1/10/2020).

Desa yang termasuk 3T, jumlahnya sekitar 3.435 desa, pemerintah hadir untuk memberikan internet gratis yang berkualitas. "Pemerintah harus hadir untuk memudahkan warga di desa 3T dengan memberikan layanan internet gratis yang 4G. Mungkin perlu waktu dua tahun yakni 2021 dan 2022," terang Ismail.

Program internet masuk desa ini, lanjut Ismail, menelan dana puluhan triliun rupiah yang berasal dari APBN. Setelah terbangun infrastrukturnya, operasional diserahkan kepada operator telekomunikasi yang beroperasi di tanah air. "Setelah kita bangun infrastrukturnya, operasional diserahkan kepada operator. Itu khusus desa yang tertinggal ya," terangnya.

Sementara itu, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Denny Setiawan menerangkan program internet gratis untuk pedesaan ini digarap oleh Badan Layanan Umum (BLU) milik Kemkominfo, yakni Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Nantinya, memanfaatkan satelit yang memancarkan internet semacam wifi di lokasi tempat berkumpulkan warga desa," ungkapnya.

Diterangkan Deny, berdasarkan data Kemendes PDTT, Indonesia memiliki lebih dari 12 ribuan desa. Sebanyak 9 ribuan desa non 3T, sisanya yang 3 ribuan desa termasuk 3T. "Di desa yang 3T inilah pemerintah hadir dengan membangun internet gratis yang berkualitas. Sementara 9 ribu desa non 3T, internetnya diserahkan kepada operator," ungkapnya.

(Sumber / foto : Andri/Iwan, TU Setditjen)