Bandung (SDPPI) - Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkomminfo Ismail menginginkan adanya terobosan terkait kebijakan anggaran dan substansi di seluruh satuan kerja direktorat yang dipimpinnya guna menyongsong tantangan perubahan pada masa mendatang.
“Dalam kebijakan anggaran kita perlu meningkatkan belanja modal, skill pegawai melalui capacity building, dan rebranding image mengenai pentingnya spektrum frekuensi radio,” kata Ismail dalam arahannya yang disampaikan disela Lokakarya Ditjen SDPPI 2017 di Bandung, Rabu malam.
Dalam kaitan belanja modal, kata Ismail, Ditjen SDPPI perlu memperkuat alat dan perangkat monitoring guna menunjang tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Balmon dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan frekuensi radio.
Yang kedua, lanjutnya, Ditjen SDPPI perlu meningkatkan alokasi anggarannya untuk kegiatan-kegiatan peningkatan skill atau ketrampilan dan profesionalisme baik pegawai maupun pejabat strukturalnya.
Kedepan, Dirjen SDPPI menginginkan akan ada banyak pelatihan-pelatihan bagi pegawai dan pejabat, bahkan jika memungkinkan mereka bisa mendapatkan sertifikat dari lembaga internasional ketika mengikuti pelatihan di luar negeri.
Ketiga, masih dalam kaitan kebijakan anggaran, adalah peningkatan kegiatan dan anggaran rebranding mengenai pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi radio, terutama di daerah-daerah, mengingat masih adanya kepala daerah yang belum mengerti mengenai fungsi dan peran UPT Ditjen SDPPI.
“Tidak hanya masyarakat, bahkan gubernur ada yang tidak paham fungsi dan peran Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio di daerah. Itu wajar karena sebagian besar dari mereka memang berlatar belakang dunia politik,” jelasnya.
Sementara terkait perubahan substansial, Ismail merinci bahwa Ditjen SDPPI harus berani membuat terobosan-terobosan dan tidak sekedar melakukan hal-hal rutin saja. Dengan hanya melakukan kewajiban-kewajiban rutin saja dampaknya tidak akan signifikan.
Dalam hal mengantisipasi era broadband, Direktorat Penataan perlu mencari peluang-peluang untuk bisa menambahkan frekuensi guna mendukung terwujudnya jaringan broadband di Indonesia pada 2019 mendatang.
Pada sisi lain, terkait pelayanan, SIM-F Ditjen SDPPI yang sebenarnya memiliki kapasitas besar dapat ditingkatkan perannya menjadi big data yang bermanfaatkan bagi pihak ketiga bahkan masyarakat.
Data-data yang dimiliki Ditjen SDPPI bisa diolah menjadi informasi sehingga berguna bagi masyarakat luas, termasuk untuk keperluan lalu lintas maupun informasi bencana.
“Di sini kita perlu belanja tool analisis untuk mengolah data sebagai row material menjadi informasi. Hal strategis lainnya antara lain bagimana kita bisa menjaga slot orbit satelit kita agar jangan sampai hilang dan menimbulkan kerugian negara,” kata Ismail menambahkan.
(Sumber/Foto : hms, Setditjen SDPPI)
