Kemkominfo Harus Jadi Garda Terdepan Menuju Masyarakat Digital

Dirjen PPI Ahmad M. Ramli bertindak selaku Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Postel ke-72

Bandung (SDPPI) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengingatkan kepada jajarannya bahwa Kemkominfo harus menjadi garda terdepan dalam memahami segala perubahan dan pergeseran-pergeseran menuju terbentuknya masyarakat digital Indonesia kedepan.

Pernyataan Rudiantara tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemkominfo, Ahmad M. Ramli, dalam upacara Hari Bhakti Postel ke-72 di Halaman Kantor PT. Pos Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Rabu pagi (27/9).

“Kita bersyukur karena mendapat amanat jaman menjadi kementerian yang bersinggungan langsung dengan segala aspek digitalisasi, namun kita harus siap menjalani konsekuensi yaitu menjadi garda terdepan dalam memahami segala perubahan dan pergeseran-pergeseran tersebut,” kata Menkominfo.

Perubahan digital juga menguji ketajaman visi kita untuk melihat kedepan. Munculnya para tokoh bisnis digital yang menguasai dunia saat ini menunjukkan mereka yang berjaya adalah yang mampu melihat gerak digital satu atau dua langkah kedepan dibanding yang lain.

Pada 72 tahun yang lalu para pendahulu bangsa telah memberikan telah memberikan teladan bagaimana memiliki visi jauh melintasi jaman.

Putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) pada 27 September 1945 degnan berani merebut jawatan PTT dari tangan penjajah Jepang.

Soetoko dan kawan-kawan dengan senjata seadanya, dengan berani berebut gedung tersebut, kata Rudiantara.

Pada pendahulu bangsa, kata Menkominfo, telah melihat bahwa pos dan telekomunikasi adalah alat strategis untuk perjuangan.

Keseriusan pemerintah bergerak cepat menuju era digitalisasi ditandai dengan berbagai perangkat strategi dan regulasi, di antaranya Perpres Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Berbasis Elektronik 2017-2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Dengan Peta Jalan sistem perdagangan berbasis elektronik yang terintegrasi, pemerintah perlu mendorong percepatan dan pengembangan perdagangan nasional berbasis elektronik, usaha pemula, serta pengembangan dan percepatan logistik.

Hal itu sebelumnya telah diserap menjadi roh Paket Kebijakan Ekonomi ke-14 yang diluncurkan pada November 2016. “Dengan Peta Jalan kita akan menetapkan acuan visi 2020, menjadi negara terkemuka dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara pada 2020,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan akan tercipta 1000 technopreneur dengan nilai ekonomi digital mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020.

Peta Jalan itu, lanjut Menkominfo, telah mengidentifikasi tujuh isu strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi digital, yaitu bagaimana mendanai usaha pemula, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, sumber daya manusia, logistik, infrastruktur telekomunikasi, dan keamanan siber.

Dalam beberapa aspek, jelas Rudiantara, pemerintah telah mencanangkan beberapa program, bahkan sebagian sudah hampir diselesaikan.

Untuk menjawab masalah pendanaan usaha pemula, pemerintah telah menggelar program 1000 start-up untuk menumbuhkan 1000 technopreneur baru yang memenuhi kualifikasi untuk pendanaan dari pihak lain.

Kemudian, program untuk mendaringkan (meng-online-kan) 8 juta usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sampai dengan 2020, juga proyek Palapa Ring yang memungkinkan 57 kabupaten/kota yang belum terlayani pita lebar, ditambah koneksi 28 kabupaten kota, akan bisa menikmati koneksi internet cepat.

Konsekuensinya, kata Menkominfo, akses dan paparan internet ini membutuhkan kesiapan dan peningkatan tingkat interaksi masyarakat di daerah-daerah tersebut, dan negeri ini pada umumnya.

“Kemkominfo mau tidak mau harus menjadi lembaga yang tampil di depan dalam mengatur strategi dan regulasi digital, oleh karena itu melalui refleksi Hari Bhakti Postel ini saya mengajak untuk secara bersama-sama dan kompak menghayati semangat para pendahulu kita yang bervisi jauh kedepan, berani mengambil risiko, dan cepat bertindak menghadapi berbagai disrupsi pada sektor yang kita layani,” tambahnya.

Upacara Hari Bakti Postel ke-17 Tahun 2017 di Bandung diikuti oleh sekitar 400 peserta dari para pelaku industri pos dan telekomunikasi, termasuk perwakilan dari PT Telkom Tbk, PT Indosat Ooredoo Tbk, PT Pos Indonesia, para pejabat dilingkungan Kemenkominfo, Pemda Jabar, dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan Satya Lencana kepada 42 pegawai bidang pos dan telekomunikasi atas prestasinya dalam pengembangan sektor ini di Indonesia.

Rangkaian upacara diikuti peletakan karangan bunga di Monumen PTT dan penandatanganan Sampul Peringatan Hari Bhakti Postel ke-72.

(Sumber/foto: Mukhsin/Bambang H)

Banner `Layanan Ditjen SDPPI`
Banner `SDPPI Digital Assitant`
Banner `SDPPI Maps`
Banner `IFaS Fest 2024`