Jakarta (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) bersama Telkom University sukses menjadi tuan rumah the 10th Asia-Pacific Spectrum Management Conference, konferensi ini membawa terobosan dalam pengelolaan frekuensi radio dan menjadi momen penting untuk meningkatkan tata kelola spektrum frekuensi radio di kawasan Asia Pasifik. Selama dua hari, dari tanggal 23 hingga 24 April 2024, para peserta konferensi memiliki kesempatan untuk terlibat dalam diskusi mendalam mengenai topik-topik utama terkait spektrum yang relevan untuk kawasan APAC dan sekitarnya.
Pada hari kedua konferensi, Denny Setiawan, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, menyoroti topik yang penting dengan presentasinya tentang "Country Case Study: Spectrum Pricing Methodology and Mechanism in Indonesia”.
Dalam presentasinya, Denny tidak hanya membahas metodologi dan mekanisme penetapan harga spektrum, tetapi juga menyoroti tantangan dan perkembangan yang dihadapi oleh Ditjen SDPPI. Salah satu poin penting yang dibahas adalah Ditjen SDPPI berencana untuk memanfaatkan spektrum baru dengan target 700MHz di tahun 2024 dan 2.6GHz di tahun 2025.Ini menandakan komitmen Ditjen SDPPI dalam mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi Indonesia untuk masa depan yang semakin digital.
Denny mengungkapkan bahwa SDPPI menggunakan satelit dengan kapasitas yang memungkinkan penyediaan layanan interaktif untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan investasi pemerintah lainnya. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait dengan keseimbangan antara insentif bagi operator dan anggaran pelaksanaan proyek Universal Service Obligation (USO).
Usai Konferensi, Denny mengungkapkan bahwa pihaknya telah memperoleh masukan berharga dari pengalaman negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Tiongkok.
"Ini meningkatkan kepercayaan kami dalam menyiapkan insentif penjualan ke depan, serta merancang roadmap yang komprehensif untuk pengembangan teknologi seluler dan baru," ungkap Denny. Rabu (23/04/2024)
"Dalam konferensi ini, kita juga menyaksikan banyak kemajuan teknologi baru terutama dalam sektor satelit, seperti Hydro satelit dan non-GSO," tambahnya. Denny menjelaskan bahwa ada perkembangan teknologi yang akan datang, yaitu direct to device, yang akan menghadirkan konvergensi antara telepon satelit dan handset.
"Hal ini akan membawa kita ke era baru yang lebih maju. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merancang kebijakan regulasi yang tepat mengikuti perubahan ini," ucapnya.
Representasi Wanita dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi
Introduction to Girls in ICT Day juga menjadi pembahasan di sesi ini, Nurmaladewi, Ketua Tim Koordinasi Teknis serta Perencanaan Spektrum untuk Public Service dan Spectrum Outlook membahas mengenai representasi wanita pada sektor teknologi informasi dan komunikasi.
“Wanita sekarang mendapatkan lebih banyak peran dalam industri yang memerlukan kemahiran sosial, fundamental, dan analitik, meskipun masih ada tantangan terkait diskriminasi gender di pasar kerja,’ ungkap Dewi.
Dia menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan ini, khususnya dalam mencapai posisi kepemimpinan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Dewi juga memperkenalkan program-program pengembangan seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, yang menawarkan peluang bagi wanita untuk berperan aktif dalam era digital yang berkembang pesat..
Menurutnya Program-program ini dirancang dengan fokus khusus untuk memastikan bahwa wanita dan perempuan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga kontributor dalam dunia digital. Selain itu, program beasiswa Digital Talent Scholarship Kominfo telah memberikan dukungan kepada wanita yang ingin menjelajahi karir sebagai pengusaha digital. Nurmaladewi menekankan bahwa melalui program-program ini, mereka berupaya untuk memberdayakan lebih banyak wanita agar dapat mengambil peran penting dalam kepemimpinan industri Teknologi, Informasi, dan Komunikasi.
“Melalui program ini, kami berusaha untuk menemukan cara untuk lebih banyak wanita untuk mengambil alih peraturan kepemimpinan dan menjadikan mereka sebuah penting dalam industri ICP,” ujarnya
“Harapannya adalah bahwa program seperti ITU dan APT Network of Women Initiative dapat menjadi saluran untuk menyebarluaskan pengetahuan dan sumber daya global guna mengatasi ketimpangan gender secara efektif,” Harap Dewi.
Pengelolaan Satelit dan Kebutuhan Telekomunikasi di Indonesia
Pada tahun 2030, kebutuhan akan satelit di Indonesia diprediksi akan meningkat, demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Satelit Kementerian Komunikasi dan Informatika, Surya Wahyuni. Proyeksi ini merujuk pada pengalaman tahun 2020, yang menyebabkan perkiraan bahwa kebutuhan akan melonjak drastis, diperkirakan mencapai 1,5 terabyte di Indonesia pada tahun 2030.
Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara penyediaan layanan saat ini dan permintaan yang berkembang. Oleh karena itu, Kominfo membuka peluang tidak hanya bagi satelit domestik, tetapi juga bagi satelit global untuk berkontribusi dalam menyediakan layanan di Indonesia.
"Jadi kita bisa melihat adanya perbedaan yang signifikan antara kapasitas penyediaan nasional saat ini dan kebutuhan yang harus dipenuhi," ujar Surya. "Itulah alasan mengapa kami membuka peluang tidak hanya bagi satelit Indonesia, tetapi juga bagi satelit global untuk berkontribusi dalam menyediakan layanan di Indonesia," lanjutnya.
Saat ini, Kominfo sedang melakukan uji coba pengendalian dan merencanakan pengenalan konsep baru yang memiliki kapasitas nasional. Konsep ini tidak hanya akan mendukung satelit Indonesia, tetapi juga memberikan kesempatan bagi satelit asing untuk berinvestasi dan membangun infrastruktur di Indonesia, dengan imbalan insentif untuk prioritas. Surya menjelaskan bahwa Kominfo berusaha untuk memanfaatkan satelit asing di Indonesia dan mendorong kemitraan dengan entitas lokal untuk mewujudkan ini, termasuk dalam layanan KSO dan Non-Geostationary Orbit (NGSO)/ Satelit Nongeostasioner secara terbuka.
Dia juga menekankan perlunya melindungi jaringan yang ada, termasuk Geostationary Orbit (GSO), sebelum memberikan lisensi kepada operator. Koordinasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur ini dilakukan dengan benar, dengan fokus pada penerimaan harga di Indonesia. Surya menegaskan bahwa keberhasilan ekspansi harus disertai dengan kebenaran dan transparansi di Indonesia.
Sumber/Foto : Aldelia/Karina, Setditjen SDPPI
