Labuan Bajo (SDPPI) – Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mengingatkan program prioritas Presiden tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan broadband.
“Broadband everywhere. Program prioritas Presiden semua butuh broadband, tidak ada program prioritas Presiden yang bisa dijalankan kalau broadband-nya tidak ada,” demikian paparan Dirjen SDPPI dalam rapat kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kamis (5/3/2020), di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Ia kemudian menjelaskan syarat menuju broadband everywhere sesuai dengan apa yang dibayangkan masyarakat terhadap infrastruktur. Pertama, availability, yakni tersedia dimana-mana. Kedua, quality, kualitas bandwidth yang mendukung era video transformation. Ketiga, affordability atau harga yang terjangkau.
Bagaimana bisa menjawab kebutuhan masyarakat ini? Menurut Ismail, fungsi Kemkominfo harus bisa membantu, kalaupun tidak bisa secara langsung seratus persen, arahkan pada ketiga hal tersebut. Fungsi sebagai regulator tidak banyak lagi mengatur dan menekan. Jadi produk regulasi ke depan harus peraturan yang membantu menghindarkan masalah bagi operator. “Infrastruktur dibangun oleh operator telekomunikasi. Kalau kita tidak bisa bantu, jangan ganggu,” tegasnya.
Ditjen SDPPI, lanjutnya, juga sedang berupaya mengubah budaya dari penindakan ke arah pencegahan. Lembaga ini terus berusaha untuk melakukan moderisasi peralatan untuk penumbuhan efektivitas dalam konteks melakukan pengontrolan dan pelayanan publik.
Selain urusan spektrum frekuensi, ada pekerjaan terkait perangkat telekomunikasi. Di antaranya kesepakatan tiga menteri tentang pengawasan telepon seluler illegal dengan regulasi International Mobile Equipment Identification (IMEI) yang akan efektif berlaku 18 April 2020. “Perangkat itu penting, karena melekat pada masyarakat, langsung digunakan, bisa berpengaruh terhadap kesehatan,” kata Ismail.
Pada dasarnya, Kemkominfo mendukung kerja kementerian lain agar tidak terjadi banjir perangkat selundupan di black market. Industri dalam negeri juga terbantu, karena investasi besar di Indonesia sudah memiliki kebijakan untuk mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam produksinya.
Lebih lanjut, Dirjen SDPPI juga menyampaikan bagaimana pihaknya melakukan pendekatan kepada industri dalam negeri agar bisnis mereka benar-benar memanfaatkan teknologi digital. Menuju negara digital, bangsa ini harus unggul memanfaatkan digital untuk melanjutkan proses bisnisnya. “Nah, SDPPI membangun berbagai macam program bersama untuk IoT Make Creations. Kemkominfo perlu hadir menjadi akselerator dan fasilitator agar infrastruktur yang dibangun itu termanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Raker dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti. Hadir Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef A Nae Soi memberikan ucapan selamat datang kepada para peserta. Sedangkan peserta raker adalah Dirjen SDPPI Ismail, Dirjen Perangkat Pos dan Informatika (PPI) Ahmad M Ramli, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Widodo Muktiyo, Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Basuki Yusuf Iskandar, Inspektur Jenderal Doddy Setiadi dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Dan Informasi (BAKTI) Anang Latif.
Hadir juga Staf Ahli Menteri Kominfo Hendri Subiakto, Zulfan Lindan, JH Philip M Gobang, dan Dedy Permadi, serta empat tenaga ahli Kemenkominfo, yaitu Lathifa M Anshori, Walbertus Natalius Wisang, Hilarius Gudi Batta, dan Primus Latu Batubara. Peserta raker lainnya adalah para pejabat eselon II di lingkungan Kemkominfo RI.
Sumber/foto : IWN
