Karawaci (SDPPI) - Pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ditjen SDPPI, Kemkominfo, yang belum lama ini diselenggarakan diharapkan dapat memperkuat hukum bidang telekomunikasi, khususnya terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio di Indonesia.
Dengan peningkatan kapasitas atau kompetensi sumber daya manusia Ditjen SDPPI dalam bidang hukum ini nantinya juga akan memperkuat institusi dalam penegakan maupun proses-proses hukum dalam bidang telekomunikasi, kata Sekretaris Ditjen SDPPI Sadjan ketika menutup In House Training on Legislative Drafting Ditjen SDPPI di Karawaci, Tangerang, Banten, Kamis (16/8).
“Dalam menjalankan tugasnya, Ditjen SDPPI ini sering menghadapi masalah-masalah hukum. SDPPI juga sering berhadapan dengan pihak-pihak atau institusi yang harus dilayani secara hukum juga. Kalau tidak dilayani secara hukum tidak selesai,” katanya.
Di sinilah pentingnya Ditjen SDPPI bekerjasama dengan Jimly School of Law and Goverment dalam meningkatkan kapasitas SDM Ditjen SDPPI, kata Sadjan menjelaskan.
Selain itu, pelatihan ini juga sejalan dengan keinginan Dirjen SDPPI dan juga Menkominfo untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Kemkominfo, termasuk Ditjen SDPPI.
“Tidak hanya keinginan Pak Dirjen, Pak Menteri juga mengharapkan bahwa SDM Kemkominfo itu makin hari makin mumpuni, khususnya dalam bidang hukum,” katanya.
Mengakhiri sambutannya, Sadjan mengharapkan dengan pelatihan ini para peserta bisa mendapatkan nilai tambah dan pengetauan yang didapatkan bisa memberikan manfaat yang besar dalam menjalankan tugas-tugas di lingkungan Ditjen SDPPI.
In House Training on Legislative Drafting ini berlangsung tiga hari dari 14 sampai dengan 16 Agustus 2018.
Ditjen SDPPI berkomitmen akan terus meningkatkan kapasitas SDM agar direktorat ini siap menghadapi tantangan dan perkembangan cepat ekosistem industri ICT saat ini dan ke depan.
(Sumber/foto: Mukshinun/Agung)
