Makassar (SDPPI) - Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) lakukan kerjasama dengan Lembaga Diklat Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) di bidang telekomunikasi pelayaran dengan melaksanakan kuliah umum di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP Makassar).
Pada kuliah umum ini para narasumber menyampaikan materi sertifikasi REOR terkait dengan dasar hukum baik secara internasional (ITU, IMO dan SOLAS) dan nasional, kegunaan sertifikat REOR, proses mendapatkannya, kurikulum dan silabus, materi ujian, pelaksanaan ujian negara REOR, juga beberapa aspek terkait lainnya secara umum, dengan harapan seluruh peserta dapat memahami dan memanfaatkan informasi yang disampaikan.
“Diharapkan para taruna/mahasiswa dapat menyerap informasi ini dan dapat diimplementasikan nantinya, karena ilmu dasar ini sangat penting dimiliki oleh setiap pengguna perangkat telekomunikasi pelayaran”, ucap Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dan Zona Integritas (PPZI) Fidyah Ernawati, Kamis (20/6/2024).
Pada kesempatan ini, Fidyah juga menyampaikan kepada peserta agar bijak dalam menggunakan sosial media, berhati-hati ketika sharing informasi, meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya. “saya yakin teman-teman dapat menyaring informasi pesan singkat pada aplikasi messaging, agar tidak melanggar aturan (UU ITE) yang ditetapkan Pemerintah” jelasnya.
Pada kuliah umum yang bertempat di di Theater 3 (Auditorium) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar (PIP Makassar) yang dihadiri oleh sekitar 300 Taruna/Mahasiswa yang mayoritas duduk di Semester IV. Turut hadir pada kuliah umum Capt. Oktavera Sulistiana, M.T., M.Mar. selaku Pembantu Direktur III PIP Makassar, Wakil Ketua Tim Layanan Sertifikasi Operator Radio Lince Tampubolon, dan staff terkait.
Di akhir rangkaian kuliah umum, Lince Tampubolon mengungkapkan bahwa dengan diperolehnya Sertifikat REOR ini diharapkan penggunaan frekuensi radio, tata cara dan penggunaan frekuensi kemarabahayaan dapat sesuai dengan aturan internasional. “ini semua dilakukan agar pelaut dari Indonesia dapat bersaing dan berkompetisi dan memiliki andil yang signifikan di dunia kelautan baik nasional atau internasional”, tutupnya.
Sumber/ Foto : M Gempita, Direktorat Operasi SD.
