Solo (SDPPI) - Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas didalam Instansi Pemerintahan baik itu Kementerian/Lembaga, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terus berinovasi dan mendorong agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).
“Kegiatan pendampingan Zona Integritas ini merupakan tindak lanjut kampanye Akselerasi Integritas Bersih Melayani (Aksi Berani) yang dicanangkan oleh Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria di awal tahun 2024” Ucap Ketua Tim Kerja Pelayanan Publik dan Zona Integritas Fidyah Ernawati, Kamis (13/6/2024).
Kegiatan yang bertempat di Hotel Alila Solo dihadiri oleh seluruh perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen SDPPI yang menghadirkan narasumber yaitu Plt. Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemenkominfo Randy Arninto. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas dilakukan dalam rangka strategi untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi serta untuk mendukung komitmen penegakan ZI Ditjen SDPPI 100% di tahun 2024.
Randy dalam paparannya menyampaikan bahwa peran dan komitmen pimpinan Satuan Kerja membawa pengaruh besar dalam keberlanjutan pembangunan ZI. Oleh karena itu keterlibatan seluruh personil dengan Leadership dari pimpinan satker dalam membangun nuansa di lingkungan kerja berpengaruh besar untuk membangun Island of Integrity.
“Hal ini sudah dimulai di Direktorat Operasi dan beberapa Satuan Kerja di SDPPI Pusat, dan virus positif ini harus ditularkan di semua satuan kerja” ucapnya.
Selain itu, Itjen juga mengingatkan kembali pentingnya dokumentasi dan pelaporan dalam bentuk apapun dari apa yg telah dikerjakan, baik berupa laporan, berita, ataupun konten di media sosial. “Kita mungkin tidak sadar, bahwa sebenarnya kita telah membangun (ZI) melalui pelayanan publik, prestasi satker, ataupun inovasi-inovasi layanan, hanya saja belum atau lupa didokumentasi atau dipublikasikan”, pungkasnya.
Pada kegiatan ini juga dilaksanakan asistensi penggunaan aplikasi e-Ziko, yakni aplikasi yang mendukung pembangunan/pengawasan/pemantauan Zona Integritas, serta asistensi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), yakni aplikasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik terkait pelayanan SDPPI ke Masyarakat dan Pengguna Layanan.
Sumber/ Foto : Sang Ayu/ Indah/ Farhan, Direktorat Operasi SD.
